Letter of Complaint

Nama : Evita Yusrina
NPM  : 22215310


                                                                                                        Tambun Bekasi
                                                                                                        Garuda Street,5
                                                                                                        Bekasi, West Java 17510 
                                                                                                        21 Desember 2017

Bekasi Washing Machine Shop
Bekasi Raya Street,5
Bekasi, West Jaya 17510
 

Dear Sir or Madam,

I bought a Washing machine from you on 25 december 2017. I paid Rp.3000.000

I now find the goods have the following fault:

The machine stops working after half an hour and won't work again for at least an hour.

Under the Consumer Rights Act 1999 goods you supply must be fit for purpose. As there was a problem with the goods when I bought them, I request that you give me a full refund.

I have enclosed a copy of the receipt in support of my claim.

Please respond within 14 days of receiving this letter.

                                                                                                                                                                Sincerely

                                                                                                                                                                Evita

Wajib Daftar Perusahaan

Pengertian dan Pengaturan Wajib Daftar Perusahaan

a. Pengertian Wajib Daftar Perusahaan

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi ini terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

b. Pengaturan Wajib Daftar Perusahaan

Menurut H M N. Purwosutjipto, SH, dalam bukunya ”Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia”, selama ini Indonesia belum pernah memiliki suatu undang-undang yang mengatur tentang ”Daftar Perusahaan ”sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas , status, solvabilitas, bonafiditas, dan lain-lain faktor penting suatu perusahaan tertentu. Informasi semacam ini adalah sangat penting bagi setiap perusahaan yang mengadakan suatu transaksi dengan perusahaan lain, agar tidak terperosok dalam perangkap perusahaan yang kurang bonafide dan termasuk dalam jurang kerugian yang tidak mudah diperbaiki. Akhirnya timbullah undang-undang yang sangat diharap-harapkan itu, yaitu ”Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan” (LN 1982-7, TLN No. 3214). Undang-undang ini diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu:

• Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 05/INS/M/82, tentang ”Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan”,
• Keputusan Menteri Perdagangan No. 285/Kp/II/85 tentang ”Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan”,
• Keputusan Menteri Perdagangan No. 286/Kp/II/85 tentang ”Penetapan Tarif Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan”,
• Keputusan Menteri Perdagangan No. 288/Kp/II/85 tentang ”Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan Khusus Bagi Perseroan Terbatas Yang menjual Sahamnya Dengan Perantaraan Pasar Modal”

Tujuan Wajib Daftar Perusahaan

Maksud diadakannya usaha pendaftaran perusahaan ialah tidak hanya untuk mencegah agar supaya khalayak ramai terhadap suatu nama perusahaan mendapatkan suatu gambaran yang keliru mengenai perusahaan yang bersangkutan, tetapi terutama untuk mencegah timbulnya gambaran sedemikian rupa sehingga pada umumnya gambaran itu mempengaruhi terjadinya perbuatan-perbuatan ekonomis pihak-pihaik yang berminat mengadakan perjanjian.

Sifat Wajib Daftar Perusahaan

Wajib Daftar Perusahaan bersifat terbuka. Maksudnya ialah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Manfaat Wajib Daftar Perusahaan

Manfaat pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut:

• Merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya.
• Untuk memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat.
• Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusa­haan.
• Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai per­modalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha.
• Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerja sama usaha merger dan akuisisi, serta penyertaan modal.
• Terlindungi dari praktik usaha yang tidakjujur.

Manfaat pendaftaran perusahaan bagi pemerintah adalah sebagai berikut.

• Memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.
• Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka:

1. Bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan.
2. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib.
3. Pengembangan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional.
4. Sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dibidang investasi, pasar modal, perbankan/perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.

Perusahaan yang Wajib Didaftarkan dan Tidak Wajib Didaftarkan

Adapun yang didaftar ialah segala macam perusahaan yang ada di Negara Republik Indonesia, baik yang nasional maupun perusahaan asing.

a. Perusahaan yang berkewajiban mendaftarkan diri ini dapat berbentuk:

• Koperasi
• Badan Hukum
• Persekutuan
• Perusahaan Perseorangan
• Perusahaan selain tersebut di atas.

b. Perusahaan yang tidak wajib didaftarkan

Tidak semua perusahaan harus mendaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan. Adapun perusahaan yang tidak wajib mendaftarkan ialah :

a. Perusahaan jawatan (Perjan) seperti yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1969 (LN Tahun 1969-40) bsd. Indische Bedrijivenwet (S. 1927-419). Perusahaan bentuk ini dibebaskan dari kewajiban pendaftaran karena tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Penjeladan paal 6 ayat (1).

b. Perusahan kecil perseorangan yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan yang memperoleh keuntungan dan laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. Perusahaan kecil perseorangan ini  dijalankan oleh pengusahanya sendiri atau dengan bantuan anggota keluarganya sendiri yang terdekat, tidak memerlukan izin usaha dan tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan.

CARA ,TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Menurut Pasal 9 :

A. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

B. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu :

1. di tempat kedudukan kantor perusahaan;
2. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
3. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

C. Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat b pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang ( Pasal 10 ).

Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

Hal-hal yang Wajib Didaftarkan

Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ; perseroan terbatas, koperasi, persekutuan atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan bentuk perusahaan.

Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut :

A. Umum

1. nama perseroan
2. merek perusahaan
3. tanggal pendirian perusahaan
4. jangka waktu berdirinya perusahaan
5. kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan
6. izin-izin usaha yang dimiliki
7. alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya
8. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan.

B. Mengenai Pengurus dan Komisaris

1. nama lengkap dengan alias-aliasnya
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri
4. alamat tempat tinggal yang tetap
5. alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia
6. Tempat dan tanggal lahir
7. negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI
8. kewarganegaran pada saat pendaftaran
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang
10. tanda tangan
11. tanggal mulai menduduki jabatan

C. Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris

1. modal dasar
2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham
3. besarnya modal yang ditempatkan
4. besarnya modal yang disetor
5. tanggal dimulainya kegiatan usaha
6. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum
7. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

D. Mengenai Setiap Pemegang Saham

1. nama lengkap dan alias-aliasnya
2. setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri
4. alamat tempat tinggal yang tetap
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia
6. tempat dan tanggal lahir
7. negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I
8. Kewarganegaraan
9. jumlah saham yang dimiliki
10. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

E. Akta Pendirian Perseroan

Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan.

SUMBER :

http://hendramardika.wordpress.com/2010/11/20/makalah-wajib-daftar-perusahaan/

http://windahrahmawati.wordpress.com/pentingnya-wajib-daftar-perusahaan-dan-peranan-wajib-daftar-perusahaan-bagi-perkembangan-perekonomian-bangsa/

http://nyihuy.wordpress.com/2011/11/24/dasar-hukum-wajib-daftar-perusahaan/

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

Pengertian Sengketa

Dalam bahasa Indonesia sengketa  berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Berikut ini pengertian sengketa menurut beberapa ahli:

1.Windiarti

 “Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.”

2. Ali Achmad

“Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.”

Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Cara-cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi

Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk menghentikan pertikaian dan menghindari kekerasan dan akkibat-akibat yang mungkin akan terjadi akibat dari persengketaan tersebut.

Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

1.Negosiasi(perundingan),yakni penyelesaikan sengketa melalui diskusi formal tanpa melibatkan pihak ketiga

2. Enquiry (penyelidikan),yakni kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan oleh pihak ketiga

3.Good offices (jasa-jasa baik)

Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka.

Negosiasi

Negosiasi adalah suatu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa melalui diskusi formal yang nantinya akan melahirkan perjanjian-perjanjian dimana perjanjian tersebut tidak memberatkan kedua-belah pihak.

Pola Perilaku dalam Negosiasi

1. Moving against (pushing): menjelaskan, menghakimi, menantang, tak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain.
2. Moving with (pulling): memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi.
3. Moving away (with drawing): menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan.
4. Not moving (letting be): mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada “here and now”, mengikuti arus, fleksibel, beradaptasi dengan situasi.

Ketrampilan Negosiasi

1. Mampu melakukan empati dan mengambil kejadian seperti pihak lain mengamatinya.
2. Mampu menunjukkan faedah dari usulan pihak lain sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi bersedia mengubah pendiriannya.
3. Mampu mengatasi stres dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tak pasti dan tuntutan di luar perhitungan.
4. Mampu mengungkapkan gagasan sedemikian rupa sehingga pihak lain akan memahami sepenuhnya gagasan yang diajukan.

5.       Cepat memahami latar belakang budaya pihak lain dan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan pihak lain untuk mengurangi kendala.

Ketrampilan Negosiasi

1. Mampu melakukan empati dan mengambil kejadian seperti pihak lain mengamatinya.
2. Mampu menunjukkan faedah dari usulan pihak lain sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi bersedia mengubah pendiriannya.
3. Mampu mengatasi stres dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tak pasti dan tuntutan di luar perhitungan.
4. Mampu mengungkapkan gagasan sedemikian rupa sehingga pihak lain akan memahami sepenuhnya gagasan yang diajukan.
5. Cepat memahami latar belakang budaya pihak lain dan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan pihak lain untuk mengurangi kendala.

Mediasi

Yaitu metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan sama sekali dengan masalah tersebut untuk mengambil keputusan. maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.,sehingga segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau consensus.

Prosedur Untuk Mediasi

1. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
2. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
3. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

a.        Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan

Mediator adalah pihak yang berperan sebagai penengah dalam memecahkan suatu sengketa.Mediator merupakan pihak yang netral,tidak memilih antara salah satu pihak.Adapun cirri-cirinya adalah sebagai berikut :

1.       Netral

2.       Membantu para pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian

Tugas Mediator

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihakuntuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Abitrase

Berasal dari bahasa Latin “Arbitrare”.Abitrase berarti menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga(mediator)untuk memilih keputusan yang akan diambil.

Azas- Azas Arbitrase

1. Azas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.
2. Azas musyawarah, yaitu melakukan musyawarah sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa.
3. Azas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbirase,.

4.       Azas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau kasasi.

Tujuan Abitrase

Adapun tujuan abitrase antara lain adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil.

SUMBER :

http://nur-amaliyaaccounting.blogspot.com/2013/05/penyelesaian-sengketa-ekonomii.html

http://ahmadferdiansyah-ekonomiakuntansi.blogspot.com/2013/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html

http://aliesaja.wordpress.com/2010/06/03/penyelesaian-sengketa-ekonomi/

HUKUM PERIKATAN

“ HUKUM PERIKATAN “

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum.
Unsur-unsur perikatan:
1. Hubungan hukum.
2. Harta kekayaan.
3. Pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak.
4. Prestasi.
●          Dasar Hukum Perikatan
Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut :

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian )
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) dan perwakilan sukarela ( zaakwaarneming ) .

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

1. Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata )

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

2. Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata )

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

3. Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata )

Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
●   Azas-azas Dalam Hukum Perikatan
1. Asas Kebebasan Berkontrak : Ps. 1338: 1 KUHPerdata.
2. Asas Konsensualisme : 1320 KUHPerdata.
3. Asas Kepribadian : 1315 dan 1340 KUHPerdata.

• Pengecualian : 1792 KUHPerdata
  1317 KUHPerdata
•  Perluasannya yaitu Ps. 1318 KUHPerdata.
  Asas Pacta Suntservanda® asas kepastian hukum: 1338: 1 KUHPerdata.

   ●      Hapusnya Perikatan
Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :
1.   Pembaharuan utang (inovatie)
Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya sutau perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.
2.   Perjumpaan utang (kompensasi)
Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya. Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berutang satu pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua mereka itu telah terjadi, suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (pasal 1425 KUH Perdata).
3.   Pembebasan Utang
pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Pembebasan utang tidak mempunyai bentuk tertentu. Dapat saja diadakan secara lisan. Untuk terjadinya pembebasan utang adalah mutlak, bahwa pernyataan kreditur tentang pembebasan tersebut ditujukan kepada debitur. Pembebasan utag dapat terjadi dengan persetujuan atau Cuma- Cuma.
4.   Musnahnya barang yang terutang
5.   Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan.
Bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam dua hal pokok, yaitu : batal demi hukum dan dapat dibatalkan.
6.   Kedaluwarsa
Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh susuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal tersebut diatas dapat diketehui ada dua macam lampau waktu, yaitu :

1. Lampau waktu untuk memperolah hak milik atas suatu barang
2. Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan

Sumber :

1. http://renytriutami.blogspot.com/2011/03/pengertian-hukum-perikatan.html
2. http://abaslessy.wordpress.com/2012/10/26/hukum-perikatan-dan-perjanjian/
3. http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan
4.  https://dewimanroe.wordpress.com/2013/05/11/hukum-perikatan/

Bentuk - Bentuk Perusahaan

Faktor-faktor dalam memilih bentuk-bentuk perusahaan:

1.  Jenis usaha yang akan dilaksanakan

2. Jumlah modal yang dibutuhkan/tersedia

3. Volume produksi

4. Penentuan tanggung jawab terhadap modal bila mengalami kerugian

5. Penentuan pembagian laba

6. besar kecilnya resiko yang dihadapi pemilik modal

7. kelangsungan hidup perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan itu sendiri terdiri dari:

A. Perusahaan Perseorangan

     merupakan salah satu bentuk perusahaan yang banyak terdapat di Indonesia. Contoh: home industri.

     Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki individu, dimana pemilik modal menjadi

     pemimpin perusahaan, mengelola perusahaan, untung-rugi, maju-mundur perusahaan tergantung pada

     kemampuan pemilik dalam menjalankan usahanya. Bentuk perusahaan perseorangan dipilih untuk usaha

     kecil dan tidak perlu ada perizinan khusus.

     

     Kebaikan:

     - Mudah mendirikan dan membubarkannya

     - Seluruh keuntungan atau kerugian ditanggung pemilik perusahaan

     - Bebas dalam pengambilan keputusan

     - Rahasia perusahaan lebih terjamin

     Keburukan:

     - Tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas sampai ke harta pribadi

B. Persekutuan Firma (Fa)

     adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih (maksimal 10 orang) dengan

     nama bersama.Tanggung jawab masing-masing anggota Firma tidak terbatas sampai ke harta pribadi

     sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan besarnya modal masing-masing. Kesalahan yang

     dilakukan oleh salah seorang anggota dalam melakukan transaksi bisnis dipikul oleh seluruh anggota

     Firma. 

    

     Kebaikan:

     - Prosedur pendirian relatif lebih mudah dibanding PT

     - Modal relatif besar

     - Pembagian kerja diantara anggota Fa menurut kecakapan dan keahliannya masing-masing

     Keburukan:

     - Tanggung jawab tidak terbatas sampai keharta pribadi

     - Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin (apabila salah seorang anggota Fa keluar atau meninggal

       dunia, maka Fa dibubarkan)

     Pendirian Fa:

     - Pembuatan akta pendirian melalui notaris

     - Pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negri setempat

     - Pengumuman akta pendirian dalam berita negara

C. Persekutuan Komanditer (CV)

     adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih (maksimal 5 orang) untuk menjalankan suatu usaha dimana

     sebagian sekutu bertanggungjawab terbatas dan sekutu lainnya bertanggungjawab tidak terbatas

     Jadi dalam CV terdapat 2 macam sekutu, yakni:

     1. Sekutu/Persero Komanditer

         Para sekutu yang bertanggungjawab terbatas karena hanya memasukkan modal saja dan tidak aktif

         dalam manajemen perusahaan

     2. Sekutu/Persero Komplementer

         Para sekutu yang bertanggungjawab secara tidak terbatas (menyeluruh) karena ikut memasukkan

         modal dan juga aktif dalam mengelola perusahaan

     Kebaikan:

     - Pendirian relatif mudah

     - Modal juga lebih besar dan juga mudah mendapat kredit dari bank

     Keburukan:

     - Sebagian anggota CV memiliki tanggung jawab tidak terbatas (sekutu komplementer)

     - Rawan konflik antara sekutu komanditer dengan sekutu komplementer

     - Sukar menarik modal yang sudah ditanam diperusahaan terutama bagi sekutu komplementer

     Pendirian CV:

     - Pembuatan akta pendirian melalui notaris

     - Pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negri setempat

     - Pengumuman akta pendirian dalam berita negara

D. Perseroan Terbatas

     adalah bentuk perusahaan yang terdiri dari pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas 

     hanya sebesar modal yang distor/ditanam bila perusahaan mengalami kerugian. PT yang sudah bangkrut

     dapat dijual namanya.

     Jenis-jenis PT:

     - PT Tertutup         : PT yang saham-sahamnya dimiliki oleh keluarga

     - PT Terbuka         : PT yang saham-sahamnya dapat dimiliki oleh setiap saja dengan kata lain PT go

                                   public

     - PT Kosong          : PT yang sudah tidak menjalankan usahanya tapi nama PT tersebut masih bisa dijual

                                   untuk izin operasional

     - PT Perseorangan : PT yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang

     - PT Asing             : PT yang modalnya atau saham-sahamnya berasal dari pihak asing (tapi pada

                                    umumnya perusahaan ini melakukan joint venture atau kerja sama dengan pihak

                                    dalam negri)

     - PT Domestik       : PT yang modalnya atau saham-sahamnya berasal dari dalam negri

     Kebaikan PT:

     - Kelangsungan hidup perusahaan terjamin.

     - Saham bisa diperjualbelikan

     - Tanggung jawab terbatas bagi pemilik modal yaitu sebesar modal yang di stor tau ditanamkan bila

        perusahaan mengalami kerugian

     - Mudah mendapatkan kredit bank

     - Dipimpin oleh orang-orang ahli

     Keburukan PT:

     - Biaya pendirian mahal

     - Pembentukan PT relatif sulit

     - Izin memakan waktu lama

     - Kerahasiaan perusahaan tidak terjamin

     Pendirian PT:

     - Dibuat dengan akta notaris

     - Wajib daftar perusahaan

     - Dsahkan oleh Menteri Kehakiman

     - Diumumkan dalam berita negara

     Pembubaran PT:

     - Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

     - Keputusan Pengadilan Negri setempat yang menyatakan bahwa PT dilikuidasi (ditutup/dibubarkan)

     Pemegang kekuasaan dalam PT:

     a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan badan tertinggi dalam PT. Anggotanya terdiri dari

         pemegang saham istimewa dan pemegang saham biasa yang tercatat

     b. Komisaris: Keanggotaan Komisaris ditentukan oleh RUPS, tugasnya adalah:

         mengawasi kebijakan direksi, menyetujui atau menolak keputusan yang dilakukan direksi, menyetujui

         atau menolak laporan tahunan yang akan disampaikan pada para pemegang saham

     c. Direksi adalah pimpinan organisasi yang terdiri dari Presdir, Wakil Presdir dan para Direktur yang

         memimpin operasional PT sehari-hari

    

E. Koperasi

    adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang melaksanakan suatu usaha beradasarkan

    azaz kekeluargaan (UUD 1945 pasal 33 ayat 1).

    Modal Koperasi:

    - Simpanan Pokok

    - Simpanan Wajib

    - Hibah

    Macam-macam Koperasi:

    1. Koperasi simpan pinjam

    2. Koperasi konsumsi

    3. Koperasi produksi

    4. Koperasi pemasaran

    Pembubaran Koperasi:

    - Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi

    - Keputusan Pemerintah

    - Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan

F. Yayasan

     adalah badan usaha yang bergerak dibidang sosial dan bisnis. 

     Pendirian yayasan:

     - Melalui akta notaris

     - Pemisahan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan pribadi

     - Tujuan, bentuk, susunan pengurus dan cara pergantian anggota pengurus dibuat dalam akta

        pendiriannya

G. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

     adalah perusahaan -perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah atau Negara.

     Misal: PLN, KAI, Pertamina, Semen Gresik

     3 macam bentuk BUMN:

     1. Perjan (Perusahaan Jawatan)

         Ciri-ciri:

         a. Tujuan utama melayani kepentingan umum

         b. Modal usaha dari pemerintah

         c. Merupakan bagian dari Departemen/Dirjen yang membawahinya

         d.  Dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Menteri yang bersangkutan

         Contoh: PLN, KAI

     2. Perum (Perusahaan Umum)

         Ciri-ciri:

         a. Tujuan mencari laba

         b. Bergerak dibidang usaha vital/penting

         c. Modal usaha dari negara

         d. Dipimpin Direksi diangkat Menteri

         Contoh: Perum Damri, Perum PERURI, Perum Pegadaian, Perum Perumnas, Perum Bulog

     3. Persero (Perseroan Terbatas/PT)

         Ciri-ciri:

         a. Tujuan mencari laba yang sebesar-besarnya

         b. Modal seutuhnya dari negara atau sebagian dari swasta

         c. Dipimpin oleh Direksi

         d. Pengawasan oleh Dewan Komisaris

         Contoh: PT. PELNI

     Tujuan BUMN:

     1. Public service yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat demi kesejahteraan masy.

     2. Melayani kepentingan umum

     3. Mencari keuntungan

     Modal BUMN:

     a. Seluruh modal dari pemerintah/negara => Perjan dan Perum

     b. Seluruh/sebagian milik negara             => PT

     c. Modal sebagian berupa saham atau sebagian obligasi yang pemiliknya sebagian besar negara dan

         sebagian kecil masyarakat 

     Fungsi BUMN:

     1. BUMN melayani kepentingan umum disamping mencari keuntungan

     2. BUMN merupakan sarana pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misal: Perum

         Bulog

     3. BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan negara

     4. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi

H. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

     yaitu Perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang seluruh atau sebagian modalnya milik

     pemerintah yang bersangkutan (terdapat ditiap provinsi).

     Ciri-ciri:

     a. Melayani kepentingan umum dan mencari laba

     b. Dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Gubernur

     c. Bidamg usaha menyangkut kepentingan orang banyak

         Contoh: PD. Pasar Jaya, PD. PAM DKI Jakarta, dll.

 http://retnarindayani.blogspot.co.id/2012/05/bentuk-bentuk-perusahaan.html

Voice Korean Drama Episode 10 sub Indonesia

Voice Korean Drama Episode 10 sub Indonesia


watch it! :)

UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

by avif · Published October 10, 2014 · Updated November 20, 2016

Setelah selama 80 tahun Indonesia menggunakan peraturan penyelenggaraan perdagangan Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie (BO) tahun 1934 yang merupakan hukum warisan kolonial Belanda, pada bulan Februari 2014 Indonesia secara resmi telah mempunyai undang-uang yang mengatur perdagangan. Definisi perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transakasi barang dan/ atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dibuat dengan mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk dalam negeri, membuat regulasi perdagangan dalam negeri dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Semangat pemerintah dalam menyusun undang-undang ini adalah:

1. Bahwa produk-produk yang diperdagangkan di dalam negeri semaksimal mungkin juga diproduksi di dalam negeri.
2. Menopang ketahanan ekonomi nasional melalui ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta menjaga keseimbangan kepentingan produsen di hulu maupun kepentingan konsumen di hilir semaksimal mungkin
3. Bahwa kerangka perlindungan konsumen perlu ditegakkan melalui kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia untuk barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ketentuan pemenuhan SNI.
4. Bahwa pelaku usaha di seluruh penjuru tanah air terutama pelakuk KUMKM dapat bekerja lebih efisien dan berkembang lebih maju.
5. Menjadi dasar dan payung hukum bagi ketertiban dan tumbuh kembangnya pelaku usaha yang bergerak dalam sistem perdagangan melalui elektronik (e-commerce).
6. Kedaulatan rakyat dilindungi dengan dilibatkannya DPR dalam ratifikasi perjanjian kerjasama perdagangan internasional.
7. Bahwa pembentukan Komite Perdagangan Nasional diperlukan untuk membantu pemerintah dalam percepatan pencapaian pelaksanaan kebijakan perdagangan.

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri; Perdagangan Luar Negeri; Perdagangan Perbatasan; Standardisasi; Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan; Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pengembangan Ekspor; Kerjasama Perdagangan Internasional; Sistem Informasi Perdagangan; Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Perdagangan; Komite Perdagangan Nasional; Pengawasan; Penyidikan; dan JasaYang Dapat Diperdagangkan. Karena sifatnya yang menyeluruh, dengan terbitnya UU ini maka ketentuan dalam BO Tahun 1934 serta Undang-Undang lain yang bersifat parsial seperti Undang-Undang tentang Barang (UU No. 10 Tahun 1961), Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (UU No. 8 Prp Tahun 1962), dan Undang-Undang tentang Pergudangan (UU No. 11 Tahun 1965) tidak berlaku lagi.
Selanjutnya UU Perdagangan ini mengamanatkan dijabarkannya pedoman teknis pelaksanaan pasal-pasal kedalam  9 peraturan pemerintah, 14 peraturan presiden, dan 20 peraturan menteri  yang diperinci sebagai berikut:
A. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah mengenai sanksi administratif terhadap pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang (pasal 15);
2. Kewajiban dan pengenaan sanksi terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten (pasal 20);
3. Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor (pasal 40);
4. Perdagangan perbatasan (pasal 56);
5. Tata cara penetapan dan pemberlakuan standardisasi barang dan/atau standardisasi jasa (pasal 64);
6. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (pasal 66);
7. Tindakan pengamanan perdagangan, tindakan anti dumping, dan tindakan imbalan (pasal 22);
8. Tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian perdagangan internasional (pasal 85);
9. Sistem informasi perdagangan (pasal 92).

B. Peraturan Presiden

1. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat (pasal 13);
2. Pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan (pasal 14);
3. Penataan, pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditas (pasal 18);
4. Pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting (pasal 25);
5. Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting (pasal 29);
6. Barang yang diperdagangkan yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup ();
7. Pendaftaran barang serta Penghentian kegiatan perdagangan  barang dan Penarikan barang. (pasal 34);
8. Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya (pasal 35);
9. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan (pasal 73);
10. Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam rangka promosi dagang untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam dan di luar negeri (pasal 79);
11. Pembentukan tim perunding yang bertugas mempersiapkan dal melakukan perundingan (pasal 86);
12. Tata cara pemberian preferensi kepada negara kurang berkembang (pasal 87);
13. Komite Perdagangan Nasional (pasal 97);
14. Perdagangan barang dalam pengawasan pemerintah (pasal 101).

C. Peraturan Menteri

1. Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia (pasal 6);
2. Distribusi Barang (pasal 11);
3. Tata cara pendaftaran gudang (pasal 14);
4. Pencatatan administrasi barang dalam gudang (pasal 17);
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (pasal 22);
6. Perdagangan antar pulau (pasal 23);
7. Perizinan di bidang perdagangan dalam negeri(pasal 24);
8. Penetapan sebagai eksportir (pasal 42);
9. Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diekspor (pasal 43);
10. Pengenal sebagai importir (pasal 45)
11. Tatacara pengenaan sanksi administratif terhadap importir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diimpor (pasal 46)
12. Penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru (pasal 47)
13. Perizinan ekspor dan Impor (pasal 49)
14. Barang yang dilarang untuk diekspor maupun diimpor (pasal 51)
15. Barang yang dibatasi untuk diekspor maupun diimpor (pasal 52);
16. Pengenaan sanksi administratif untuk eksportir dan importir yang mengekspor maupun mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang (pasal 52).
17. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor.
18. Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.
19. Tata cara penyelenggaraan kemudahan, dan  keikutsertaan dalam promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia.
20. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan senagai barang dalam pengawasan.